Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Muara Enim
Nomor Katalog : 2102047.1603
Nomor Publikasi : 16030.2303
Tanggal Rilis : 2023-02-09
Ukuran File : 4.81 MB
Abstraksi
Indonesia adalah negara dengan potensi yang sangat besar. Dari sisi
jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia
setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dengan strategi yang
tepat, penduduk dapat menjadi kekuatan bangsa untuk Indonesia Maju.
Pada
tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, BPS
berkomitmen menyelesaikan amanat untuk melaksanakan Sensus Penduduk
Lanjutan (Long Form SP2020) dengan berbagai tantangan di tengah pandemi
COVID-19. Atas seijin Tuhan Yang Maha Kuasa disertai dengan kerja keras
seluruh pihak, pendataan Long Form SP2020 telah selesai dilaksanakan.
Long
Form SP2020 memikul misi besar sebagai Benchmark indikator kependudukan
Indonesia, Potret Demografi Indonesia setelah melewati gelombang ke-2
Pandemi COVID-19 , evaluasi capaian pembangunan di bidang kependudukan
pada SDGs dan RPJMN, serta menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan
Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Meskipun dilaksanakan di
tengah pandemi, terdapat beberapa inovasi yang diterapkan dalam Long
Form SP2020 yang salah satunya adalah penggunaan berbagai moda pendataan
(PAPI, CAPI, dan CATI). Untuk pertama kalinya Computer Assisted
Telephone
Interviewing (CATI) diterapkan dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia.
Perjalanan
pelaksanaan dan hasil Long Form SP2020 Kabupaten Muara Enim disajikan secara ringkas dalam booklet Indikator Kependudukan Hasil
Long Form SP2020 Kabupaten Muara Enim. Booklet ini
menyajikan gambaran komprehensif keadaan kependudukan Kabupaten Muara Enim berdasarkan hasil Long Form SP2020. Cakupan data dasar
dari angka hasil Long Form SP2020 adalah indikator fertilitas,
mortalitas, mobilitas, disabilitas, pendidikan, dan perumahan.
Penyediaan parameter demografi serta karakteristik penduduk tersebut
diharapkan dapat menghasilkan indikator untuk memonitor dan mengevaluasi
pencapaian target SDGs dan RPJMN di bidang kependudukan.